LAPOR DIRI

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri baik untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial budaya, studi, kuliah, bekerja maupun berdomisili tetap di negara tersebut,  memiliki kewajiban untuk melaporkan keberadaan dirinya kepada Perwakilan RI setempat c.q KBRI Budapest apabila akan tinggal lebih dari 5 (lima) hari di wilayah negara Hungaria.

Tujuan dan manfaat dari lapor diri adalah selain untuk keperluan pendataan WNI yang berada di luar negeri juga untuk melindungi kepentingan WNI yang bersangkutan apabila terjadi sesuatu hal yang berakibat pada kerugian baik secara moril maupun materiil kepada WNI tersebut.

Perwakilan RI di luar negeri c.q KBRI Budapest memiliki kewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU No. 1 Tahun 1982.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan kepentingan WNI, diharapkan agar setiap WNI dapat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara setempat c.q. Hungaria. Apabila terjadi masalah, dihimbau agar segera melaporkannya ke KBRI Budapest untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

 

Persyaratan Lapor Diri di KBRI Budapest

1. Bagi yang akan menetap di Hungaria:

·         Datang langsung ke Bidang Konsuler KBRI Budapest dengan membawa paspor.

·         Mengisi formulir lapor diri secara lengkap dengan dibubuhi tanda tangan.

·      Membawa Akte Nikah (bagi yang akan menetap di Hungaria karena pernikahan) atau membawa Surat Keterangan Bekerja/Sekolah bagi yang akan bekerja atau menjalani studi di Hungaria.  

·         Menyerahkan 1 buah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm.

2. Bagi pemegang Paspor Dinas :

·         Datang langsung ke Bidang Konsuler KBRI Budapest dengan membawa paspor.

·         Mengisi formulir lapor diri secara lengkap dengan dibubuhi tanda tangan.

·         Membawa/menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Sekkab/Sekneg/Surat Penugasan di Luar Negeri.

·         Menyerahkan 1 buah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm.

  3. Bagi Wisatawan/Kunjungan Singkat :

·         Datang langsung ke Bidang Konsuler KBRI Budapest dengan membawa paspor

·         Mengisi formulir lapor diri secara lengkap dengan dibubuhi tandatangan

·         Menyerahkan 1 buah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm.

Apabila akan meninggalkan wilayah negara Hungaria dikarenakan berakhirnya kunjungan wisata atau telah menyelesaikan tugas/pendidikan atau akan meninggalkan wilayah Hungaria untuk selamanya, harap melaporkan rencana keberangkatan kepada bidang konsuler KBRI Budapest, selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal keberangkatan untuk keperluan pendataan WNI di luar negeri.

 

Indonesia′s state-owned enterprise producing military and commercial products, PT Pindad, has planned to develop Anoa 3 panzer to be known as Anoa desert, which would then be exported to Middle East countries.
Indonesia′s delegation and other Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) members have steadfastly and vehemently expressed their objection to the European Union (EU) over discrimination against palm oil.
At the Alliance for Multilateralism forum held in New York, USA, on April 2, Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi called on international cooperation for the United Nation Security Council.
Indonesian Vice Minister of Foreign Affairs A.M. Fachir voiced the Indonesian government′s steadfast commitment to boosting the nation′s food security and guaranteeing the welfare of farmers.
The government has said Indonesia will accelerate the mandatory use of 30 percent blended biodiesel ( B30 ) in anticipation of the European Union’s move to ban palm oil-based biofuel in its member countries.
The Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) held a business event themed "Connecting Peoples for Sustainable Growth" in Jakarta to strengthen Indonesia and the South Pacific countries′ relations.
A number of Jakarta residents have expressed their pride on the presence of the country′s first Mass Rapid Transit (MRT).
Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi stated at the opening of a High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation that future concrete cooperation in the Indo-Pacific region aligns with Indonesia′s vision to become a global maritime fulcrum.
Delegates from the 18 member countries of the East Asia Summit (EAS) will attend the High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation initiated by Indonesia on March 20, 2019, in Jakarta.
Address: 1068 Budapest, Városligeti fasor 26. | MAP |
Phone: (+36-1) 413 3800 Fax: (+36-1) 322 8669
E-mail: embassy@indonesianembassy.hu