PASSPORT

 Informasi Umum

Paspor Republik Indonesia  merupakan dokumen milik negara dan dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk warganegara Indonesia (WNI) yang akan bepergian dan/atau berdiam sementara atau selamanya di luar negeri. Masa berlaku Paspor RI adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan harus diganti apabila masa berlakunya habis maksimum 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.  Permohonan penggantian paspor akan diproses apabila semua  persyaratan telah terpenuhi.

 

Mengingat Paspor adalah merupakan dokumen negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak hilang/rusak dan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Apabila paspor hilang/rusak di luar negeri, harap segera melaporkan segera kepada Perwakilan RI di luar negeri c.q. KBRI Budapest.

Informasi Tentang Paspor Dinas Republik Indonesia

Paspor Dinas adalah surat/dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik, untuk periode waktu tertentu (UU RI No.9 tahun 1992, Pasal-32).

Dasar Hukum Pemberian Paspor Dinas

Berdasarkan PP No.36 tahun 1994, Pasal-12 dan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.089 tahun 1995, Pasal-5(b) dan Pasal-9; Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu atau warga negara tertentu yang boleh mendapatkan Paspor Dinas adalah sebagai berikut :  

  1. Pegawai Negeri Sipil dan Militer yang bertugas ke luar negeri untuk penempatan atau perjalanan dengan tugas resmi.
  2. Anggota MPR, DPR, DPRD, DPA yang bertugas ke luar negeri dengan tugas resmi atau atas undangan resmi dari suatu badan pemerintah atau legislatif asing.
  3. Ketua Delegasi Pemerintah yang ditugaskan ke luar negeri untuk suatu konferensi tingkat pemerintahan dan tidak bersifat diplomatik.
  4. Istri/Suami dari para Pejabat yang ditempatkan di luar negeri tersebut dalam butir (1) beserta anak-anaknya yang merupakan anggota keluarganya dan yang belum berumur 25 tahun, belum menikah, belum mempunyai mata pencarian sendiri dan tinggal di wilayah kerja orang tuanya. Bagi anak yang berada diluar ketentuan ini diberikan paspor biasa.
  5. Petugas yang bekerja pada Perwakilan RI / rumah Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan kontrak kerja dengan Departemen Luar Negeri beserta suami atau istri.
  6. Warga Negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi pemerintah yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan dari departemen atau instansi Pemerintah RI.
  7. Warga Negara Indonesia yang menurut pertimbangan tertentu dari Pemerintah RI perlu diberikan.
  8. Orang tua (ayah-ibu kandung, dan mertua) dari para Pejabat Diplomatik dan/atau Pejabat lain yang diperbantukan pada Perwakilan Diplomatik RI yang diberi gelar diplomatik dan tinggal bersama didaerah akreditasi/yurisdiksi.

        Syarat Umum Pemberian Paspor Dinas

Untuk mendapatkan Paspor Dinas bagi seseorang yang berhak harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

  1.  Menyerahkan nota resmi dari Sekretariat Negara berisikan persetujuan penugasan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
  2. Mengisi formulir (biru & putih) yang disediakan oleh Direktorat Konsuler, Kemlu RI dan dilampiri pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, latar belakang putih dengan catatan: gambar penuh dan jelas dari depan lurus, tanpa tutup kepala, bagi pria mengenakan pakaian sipil lengkap, dan bagi wanita mengenakan pakaian resmi dan/atau pakaian nasional.

Masa Pemberlakuan Paspor Dinas

Berdasarkan SK Menlu RI No.PK/SK/.031/IV/94/01, Paspor Dinas berlaku untuk selama 5 tahun dengan ketentuan sebagai berikut : 

  1. Paspor Dinas untuk penerbitan pertama diberikan masa berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan dua kali perpanjangan.
  2. Dengan pertimbangan dan alasan serta kebutuhan tertentu, Direktorat Konsuler atas nama Direktorat Jenderal Protokol-Konsuler dapat menentukan masa berlaku penerbitan Paspor Dinas tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 1 tahun masa berlakunya paspor tersebut. 

        Prosedur Perpanjangan Masa Berlaku Paspor Dinas

Paspor Dinas hanya dapat dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI, c.q. Direktorat Konsuler. Kepala Perwakilan RI di luar negeri atau pejabat yang ditunjuk dari fungsi yang berwenang hanya dapat memperpanjang, merubah isi atau mencabut Paspor Dinas. Setiap perubahan, perpanjangan atau pencabutan Paspor Dinas harus dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri, c.q. Dirjen Protokol-Konsuler, u.p. Direktur Konsuler, Kemlu RI.

Perpanjangan Paspor Dinas baik yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri maupun di Perwakilan RI di luar negeri, dilakukan untuk selama 1 tahun berdasar Surat Keputusan penugasan bagi yang bersangkutan. Setiap permohonan perpanjangan Paspor Dinas harus menyerahkan surat penugasan dan surat persetujuan perpanjangan masa penugasan bagi pemegang Paspor Dinas (SK terkini dari Sekneg RI) dan mengisi formulir permohonan perpanjangan untuk Paspor Dinas tersebut.

Bagi pemegang Paspor Dinas yang masa berlaku paspor tersebut telah mencapai 5 tahun, harus diganti dengan Paspor Dinas yang baru di Kementerian Luar Negeri, c.q. Direktorat Konsuler dengan memenuhi persyaratan umum pemberian Paspor Dinas. Bagi pemegang Paspor Dinas yang masih berada diluar negeri, namun masa berlaku Paspor Dinas yang bersangkutan telah habis, maka penggantian Paspor Dinas hanya dapat dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI. Perwakilan RI di luar negeri tidak berwenang mengeluarkan Paspor Dinas.

Pengaturan Penggunaan Paspor Dinas Bagi Para Peserta Karyasiswa/Tugas Belajar di Luar Negeri

Para peserta karyasiswa/tugas belajar di luar negeri pengguna Paspor Dinas dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi pemerintah yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan dari departemen atau instansi Pemerintah RI terkait.

Berdasarkan instruksi Kementerian Luar Negeri RI (kawat Direktur Konsuler tertanggal 6 Mei 2007), mengenai pengaturan bagi peserta karyasiswa/tugas belajar pengguna Paspor Dinas di luar negeri diinformasikan sebagai berikut : 

  1. Perpanjangan masa berlaku Paspor Dinas bagi para peserta karyasiswa/tugas belajar diwajibkan untuk melampirkan Surat Persetujuan dari Instansi pengirim yang disertai dengan Surat Persetujuan dari Sekretariat Negara tentang masa tugas belajar bagi yang bersangkutan.
  2. Bagi para peserta karyasiswa/tugas belajar pemegang Paspor Dinas tersebut tidak diperbolehkan untuk mengganti atau menukar Paspor Dinas menjadi Paspor Biasa di Perwakilan RI di luar negeri.
  3. Sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan Sekretariat Negara, setiap karyasiswa setelah menyelesaikan tugas belajarnya agar segera kembali ke tanah air dan menyampaikan laporan tertulis tentang penugasannya kepada Sekretariat Negara dan Instansi pengirim.

        Perihal Pencabutan Paspor Dinas

Paspor Dinas dapat dicabut karena alasan-alasan seperti berikut : 

  1. Pemegang paspor dinas kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
  2.  Kehilangan paspor dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan polisi setempat.
  3. Pemegang paspor dinas selesai melaksanakan tugas resmi.
  4. Anak seorang pejabat yang telah mencapai usia 25 tahun atau telah menikah.
  5. Pemegang paspor dinas meninggal dunia.
  6. Terjadi penggantian paspor dinas dengan yang baru.
  7. Pemegang paspor dinas melakukan tindakan kriminal.

 

Pembuatan paspor baru dan penggantian Paspor

  • Pembuatan paspor baru bagi WNI di Hungaria

Syarat-syarat:

  1. Membuat surat permohonan kepada bagian Konsuler KBRI Budapest melalui portal peduli atau email.
  2. Mengisi formulir Permohonan untuk mendapatkan paspor baru (Formulir Perdim 14)
  3. Melampirkan fotocopy akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP serta kartu ijin tinggal.
  4. Membayar bea pembuatan paspor sebesar  US$ 24,00 melalui rekening konsuler KBRI  Budapest
  5. Menyerahkan paspor lama kepada bagian Konsuler KBRI Budapest untuk dianulir dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  6. Pemohonan diharuskan datang ke KBRI untuk melakukan sesi foto dan sidik jari sesuai dengan perjanjian terlebih dahulu.
  7. Waktu pelayanan konsuler hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10.00 - 15.00 CET.

 

  • Pembuatan paspor baru bagi anak-anak yang lahir di luar negeri yang kedua  orang tuanya WNI atau kawin campur.

Syarat-syarat:

  1. Orang tua anak tersebut membuat surat permohonan kepada bagian Konsuler KBRI Budapest untuk pembuatan paspor atas nama anak tersebut.
  2. Mengisi formulir Permohonan untuk mendapatkan paspor baru (Formulir Perdim 14)
  3. Melampirkan fotokopi surat keterangan lahir dari RS Bersalin setempat
  4. Melampirkan fotokopi Akte Pernikahan orang tua, KTP, Ijin Tinggal dan Kartu Keluarga.
  5. Membayar bea pembuatan paspor sebesar  US$ 24,00 melalui rekening konsuler KBRI  Budapest
  6. Pemohonan diharuskan datang ke KBRI untuk melakukan sesi foto dan sidik jari sesuai dengan perjanjian terlebih dahulu.
  7. Waktu pelayanan konsuler hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10.00 - 15.00 CET.

 

  •  

 

Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

Umumnya SPLP dikeluarkan kepada warganegara Indonesia yang berada di luar negeri karena paspornya hilang dan belum terdaftar di perwakilan.

 

Persyaratan untuk mengajukan SPLP: 

  1. Menunjukkan kartu identitas  dari Indonesia (akte kelahiran, akte perkawinan atau kartu keluarga)
  2. Surat keterangan kehilangan dari kantor polisi terdekat
  3. Salinan paspor (apabila ada)
  4. Mengisi formulir permohonan SPLP (Formulir Perdim 14) 
  5. Melampirkan 4 (empat) lembar pasphoto berwarna ukuran  3x4 cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang putih
  6. Membayar biaya SPLP sebesar  US$ 7,00 melalui rekening konsuler KBRI  Budapest
  7. Segeralah menghubungi KBRI Budapest melalui telepon atau  email  : konsuler.budapesat@kemlu.go.id, consular@indonesianembassy.hu  apabila anda kehilangan paspor

Surat pernyataan tidak memiliki kewarganegaraan/paspor asing

 

The Indonesian government has ensured that people in the age group of over 18 years will receive the COVID-19 vaccine to expand vaccination coverage to 70 percent across Indonesia.
The Indonesian government plans to issue savings sukuk (Islamic bonds), series ST007, to expand the base of retail investors in the domestic financial market and finance green projects in the state budget (APBN).
President Joko Widodo recently signed a regulation specifying the procurement and immunization schedule for the COVID-19 vaccine for Indonesia, which has been battling the deadly disease since March 2 this year.
President Joko Widodo on Wednesday said the coronavirus pandemic has reminded the nation and the state of the importance of science and technology.
Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi offered her condolences and sympathies to the families of the victims of the explosion that rocked Beirut in Lebanon on Tuesday evening.
Indonesia is working with South Korea to develop a vaccine for the novel coronavirus disease, in addition to collaborating with China.
Indonesia′s economy will start to open and recover from the COVID-19 crisis in August this year, the World Bank′s Country Director for Indonesia, Satu Kahkonen, stated on Thursday.
PT Medco Energi Internasional (MedcoEnergi) reported first gas production from Meliwis Field on July 13 in its working area in Madura offshore, East Java, four years since the field’s discovery in Mundu Formation in 2016.
The Government of Indonesia praised its Serbian counterpart for its help in extraditing Maria Pauline Lumowa, a fugitive 17 years since being named a suspect, over Bank Negara Indonesia′s (BNI′s) US$136-million fraud case.
Address: 1068 Budapest, Városligeti fasor 26. | MAP |
Phone: (+36-1) 413 3800 Fax: (+36-1) 322 8669
E-mail: embassy@indonesianembassy.hu